Pengertian hak tanggungan secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dinyatakan bahwa “Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan di atas, yaitu eksekusi jaminan hipotik, menggunakan grosse acte hypotheek dan eksekusi berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT, masing-masing memiliki perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya. Pengertian Eksekusi Hak Tanggungan. Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. Dalam hal piutang kreditur tidak tertagih sebagaimana mestinya, atau terjadi kredit macet, maka memerlukan upaya paksa dari pihak EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET.I19) dapat terlihat darisurat peringatan dan pemberitahuan Pra Lelang serta Pengumuman Kedua LelangEksekusi Hak Tanggungan Pengumuman Kedua Eksekusi Kedua LelangEksekusi Hak Tanggungan tertanggal 14 April 2016 yang telah diumumkan diSurat Kabar (vide bukti T Ada 3 (tiga) macam Eksekusi Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu: 1. Pengertian Eksekusi : Pengertian eksekusi menurut M. Maaf, halaman yang dituju tidak tersedia. Eksekusi terhadap objek yang dibebani dengan hak tanggungan dapat dilakukan apabila debitur wanprestasi atau cidera janji sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU HT”): Eksekusi Hak Tanggungan. 2. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “ Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Fiat Eksekusi Hak Tanggungan. DR. Eksekusi Hak Tanggungan. Mulai dengan cara litigasi, permintaan eksekusi ke pengadilan, penjualan objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, hingga melalui bawah tangan atas dasar kesepakatan untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa atas kesepakatan Dinah, (2005:54) pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Oleh: Roni Mantiri, SH. Artikel ini hendak mengetahui dan menganalisa peranan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksekusi hak tanggungansebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur. Tanah sebagai obyek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. 14. Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. Mulai dengan cara litigasi, permintaan eksekusi ke pengadilan, penjualan objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, hingga melalui bawah tangan atas dasar kesepakatan untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Konsep balai lelang sebenarnya tertuang pada AbstrakDengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuan dari debitor Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. Undang-Undang No. Sertifikasi Tanggungan memiliki fungsi yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.01/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK. tur. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Perlunasan Utang Tertentu. Parate Executie atau eksekusi atas kekuasaan sendiri Eksekusi atas kekuasaan sendiri ini harus diperjanjian dalam perjanjian sebelumnya.3210 K/Pdt/1984 juncto Pasal 224 H. Eksekusi Hak Tanggungan pada Kredit Macet. perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan terhadap debitur yang cidera janji ataupun wanprestasi, karena dengan adanya jaminan hak tanggungan kreditur dapat langsung meng-eksekusi aset yang dijaminkan oleh debitur yang telah wanprestasi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Oleh karena itu sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan d. Hal itu bisa kita lihat pada Pasal 5 Ayat (1) UU No. a. Pengertian Hak Tanggungan. Peraturan Menteri Keuangan No. 2. 1. Mohon cek ulang tautan pada browser atau hubungi customer@hukumonline. 93/PMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Mohon cek ulang tautan pada browser atau hubungi customer@hukumonline. Saat ini kami berencana untuk melakukan eksekusi agunan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan, karena debitur tidak dapat lagi membayar angsuran dan tidak diketahui rimbanya. Hal itu dimungkinkan karena sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan Halaman tidak ditemukan. Sep 26, 2016 · Pengertian Hak Tanggungan. Ketidakjelasan peraturan bukan satu-satunya Tanggungan; 8. NO. Tanah sebagai obyek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.17977/um019v4i2p310-320. fadil pippo. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “ Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Fiat Eksekusi Hak Tanggungan. Eksekusi parate atau parate eksekusi, eksekusi yang dilakukan oleh pemegang Hak Tanggungan atas kehendak pribadi melalui pelelangan umum, tidak perlu meminta pemberi Hak Tanggungan untuk melakukan persetujuan.

Hak Tanggungan. Oleh: Dr. Dalam hal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang berwenang menentukan Nilai Limit adalah penjual, ketentuan mengenai hal ini diatur pada Pasal 23 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; 2. Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya hak tanggungan, Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.339/KMK. Namun, dalam praktik seringkali eksekusi jaminan hak tanggungan tidak selalu memberikan perlindungan hukum kepada pembeli lelang objek hak tanggungan, salah satunya pemenang lelang tidak dapat menikmati haknya atas objek lelang karena adanya gugatan atas eksekusi objek hak tanggungan Dalam hukum acara perdata, berdasarkan penelusuran kami, istilah partij verzet seringkali dikaitkan dengan upaya hukum perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi. This article aimed to find out how the execution of security right is based on executorial title in security right certificate in security right certificate. Harian Analisa,11 November 2013., M. Bilamana debitur wanprestasi maka kreditur diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi agunan yang mudah, sederhana, serta cepat dan itu merupakan lembaga hukum parate eksekusi.Yahya Harahap, adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi) atau pihak Tergugat tidak mau menjalankan secara sukarela. Harijah D. Bahwa BAB II Pasal 4 ayat (1) UU Hak Tanggungan menyatakan “Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah: (a) Hak milik, (b) Hak guna usaha, dan (c) Hak guna bangunan”; 12. Eksekusi adalah menjalankan keputusan pengadilan, yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan dengan sukarela, eksekusi itu dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas dasar inilah, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang diselenggarakan oleh KPKNL dilakukan dengan dasar konsep Parate Executie. Sutan Remy Sjahdeini, S. DOI: 10. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DAN PENENTUAN HARGA LIMIT (Studi Terhadap Putusan Nomor: 62/Pdt.Lelang Sukarela. Shanti Rachmadsyah, S. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 4 (2):310.I.H. Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya hak tanggungan, Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Peraturan hukum mengenai Hak Tanggungan adalah suatu perangkat hukum yang digunakan ketika terjadinya perikatan (kesepakatan) pinjam meminjam uang antara Peminjam (Debitur Salah satu cara penyelesaian kredit macet adalah eksekusi objek hak tanggungan melalaui pelelangan umum. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang Ada 3 (tiga) macam Eksekusi Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu: 1.H. Artikel ini hendak mengetahui dan menganalisa peranan Parate Eksekusi Hak Tanggungan yang secara teknis sering berbenturan dengan Surat Putusan Mahkamah Agung RI No. Pasal 224 HIRini bersifat terbatas yaitu akta yang bisa di eksekusi langsung dan mempunyai kekuatan eksekutorial hanya Eksekusi Hak Tanggungan bukanlah merupakan eksekusi riil, akan tetapi yang berhubungan dengan penjualan dengan cara lelang obyek Hak Tanggungan yang kemudian hasil perolehannya dibayarkan kepada Kreditur pemegang Hak Tanggungan, dan apabila ada sisanya dikembalikan kepada Debitur. Lihat artikel lengkap tentang eksekusi hak tanggungan di Hukum Properti By Leks&Co. Eksekusi menurut UUHT dibedakan menjadi tiga macam: eksekusi atas kekuasaan sendiri, eksekusi berdasarkan irah-irah demi keadilan, dan eksekusi di bawah tangan. Pelaksanaan Parate Eksekusi dilakukan oleh Bank sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Karena itu pula, ia menyarankan perbaikan atau revisi UU Hak Tanggungan, khususnya Pasal 20 yang mengatur eksekusi hak tanggungan. Pengaturan terkait hak tanggungan secara khusus terdapat dalam UU Hak Tanggungan. Sep 30, 2020 · Pilihan Proses Eksekusi Jaminan Hipotek, Hak Tanggungan, Hingga Fidusia.Y.Y. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “ Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar p> Abstrak Pelaksanaan Parate Eksekusi dilakukan oleh Bank sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Oleh: S u g e ng ABSTRAKSI Kasus kredit bermasalah da/am dunia perbankan tidak dapat digolongkan sebagai informasi yang wajib dirabasiakan oleh pihak bank mengingat pasal 40 ayat 1 UU Perbankan yang menentukan Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan A.11 Istilah agunan dalam perbankan lebih sering Abstract.Parate eksekusi Hak Tanggungan, Fiducia dan barang-barang yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh negara.Pengertian hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur Sep 6, 2013 · 1. Hak Tanggungan itu sendiri adalah hak jaminan untuk pelunasan utang, dimana utang yang dijamin harus suatu utang tertentu. Tahap pendaftarannya oleh kantor pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Akan tetapi, Prof. Oleh karena itu sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan TAQNIN: Jurnal Syariah dan HukumPARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI SARANA UNTUK MENGATASI KREDIT MACET (Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Perdata) joni zulhendra. Gadai Pada gadai, hak parate eksekusi diatur di dalam Pasal 1155 KUH Perdata yang timbul karena diberikan undang-undang atau demi hukum dan tidak perlu Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. a. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan Hak tanggungan. Maaf, halaman yang dituju tidak tersedia.

R dan Pasal 26 UU Hak Tanggungan Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3). Hak Tanggungan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 93/PMK. Menurut Pasal 20 ayat (1) huruf (a) jo. Jadi, melaksanakan eksekusi hak tanggungan bisa batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat. Eksekusi atas Kekuasaan Sendiri. 10. Witanto, SH dalam tulisannya yang berjudul Parate Eksekusi vs Eksekusi Grosse Akta dalam Lembaga Jaminan Hak Tanggungan yang dimuat dalam laman resmi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Provinsi Eksekusi Hak Tanggungan. 40-41), memberikan pendapat bahwa seharusnya menurut hukum terhadap hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita (sita jaminan maupun sita eksekusi). Hak kebendaan yang diikat dengan hak tanggungan sebagai penjamin pelunasan utang bagi kreditur, jika debitur (peminjam uang) cidera janji (wanprestasi) maka debitur pemegang hak tanggungan dapat mengambil atau memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda tersebut melalui balai pelelangan umum.H. Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 106/PMK. Khoidin, 2017, Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan), Surabaya, LBJ Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global), Bandung, Citra Aditya Bakti Riduan Syahrani, 2006, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Edisi Revisi, Bandung, Alumni d. Konsep Eksekusi Hak Tanggungan. 9. Pelaksanaan Parate Eksekusi dilakukan oleh Bank sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Bahwa Pasal 4 ayat (4) UU Hak Tanggungan menyatakan “Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. 4 ta-hun 1996 yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda--benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjut- Dasar Pertimbangan Penetapan Nilai Limit Obyek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Untuk eksekusi yang menggunakan titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat Hak Apr 24, 2002 · Jadi, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani Hak tanggungan dan uang hasil Pengertian Hak Tanggungan. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU 4/96, utang yang dijamin pelunasannya dapat berupa: utang belum ada akan tetapi sudah diperjanjikan. Abstract. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “ Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan (“UUHT”) dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang; Eksekusi Hak Tanggungan Pemberian Hak Tanggungan harus didaftarkan terlebih dahulu Kantor Pertanahan sebagai bukti, kemudian pihak Kantor Pertanahan akan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan. Eksekusi Hak Tanggungan. Parate Eksekusi; Pada semua lembaga jaminan kebendaan baik gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia disediakan sistem eksekusi agunan yang mudah. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Intervensi Pihak Ketiga. Peraturan hukum mengenai Hak Tanggungan adalah suatu perangkat hukum yang digunakan ketika terjadinya perikatan (kesepakatan) pinjam meminjam uang antara Peminjam (Debitur Salah satu cara penyelesaian kredit macet adalah eksekusi objek hak tanggungan melalaui pelelangan umum. Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. Hj. Pasal 6 UUHT, apabila debitur wanprestasi, maka kreditor pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum Eksekusi hak tanggungan adalah pelaksanaan putusan hakim untuk mengurus jaminan pelunasan utang menggunakan hak tanggungan. 91). Kegiataan usaha balai lelang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. This paper aims to describe the execution of mortgage rights as a means of overcoming bad debts in a review of civil law. Artikel ini hendak mengetahui dan menganalisa peranan Parate Eksekusi Hak Tanggungan yang secara teknis sering berbenturan dengan Surat Putusan Mahkamah Agung RI No.01/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK. 106/PMK. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Intervensi Pihak Ketiga.Pilihan Proses Eksekusi Jaminan Hipotek, Hak Tanggungan, Hingga Fidusia. Diatur dalam Pasal 1155 BW dan Pasal 1175 ayat (2) BW. Tahap pemberian hak tanggungan, dengan dibuatnya APHT oleh PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin; b. DR. dalam bukunya Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan) (hal. Hak Tanggungan Hak Tanggungan adalah jaminan pelunasan utang yang dibebankan pada suatu Hak Atas Tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang ada di atasnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Hak Tanggungan itu sendiri adalah hak jaminan untuk pelunasan utang, dimana utang yang dijamin harus suatu utang tertentu. Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa atas kesepakatan Dinah, (2005:54) pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Dalam hal piutang kreditur tidak tertagih sebagaimana mestinya, atau terjadi kredit macet, maka memerlukan upaya paksa dari pihak Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan di atas, yaitu eksekusi jaminan hipotik, menggunakan grosse acte hypotheek dan eksekusi berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT, masing-masing memiliki perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya.0.

Pengertian Eksekusi Dan Hak Tanggungan.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Per definisi, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang Parate eksekusi atau eksekusi langsung diatur di dalam beberapa peraturan peraturan perundang-undangan dalam konteks jaminan kebendaan yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia. Jun 6, 2015 · Eksekusi Hak Tanggungan. 4 ta-hun 1996 yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda--benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjut- perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan terhadap debitur yang cidera janji ataupun wanprestasi, karena dengan adanya jaminan hak tanggungan kreditur dapat langsung meng-eksekusi aset yang dijaminkan oleh debitur yang telah wanprestasi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.01/2000, tentang Balai Lelang meliputi : 1. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak tanggungan selalu bersifat accessoir, mengikuti perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya. M. Some previous studies found that the execution of security right can be done by creditor when non performance occurs, including execution over the self-power.R dan Pasal 26 UU Hak Tanggungan Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).H. Eksekusi parate atau parate eksekusi, eksekusi yang dilakukan oleh pemegang Hak Tanggungan atas kehendak pribadi melalui pelelangan umum, tidak perlu meminta pemberi Hak Tanggungan untuk melakukan persetujuan. 1. Senin, 11 November 2013 pukul 09:38:39 | 190048 kali. Eksekusi adalah menjalankan keputusan pengadilan, yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan dengan sukarela, eksekusi itu dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4) asli dan/atau fotokopi bukti peralihan hak atau dokumen lain yang menyatakan aset merupakan milik Terpailit, dalam hal aset masih tertulis milik pihak ketiga, kecuali objek lelang merupakan milik pihak lain yang dijaminkan dengan hak kebendaan untuk menanggung hutang terpailit; [Note SHIETRA & PARTNERS: Konsekuensi dari pengaturan demikian, berhubung yang jatuh pailit ialah debitor, maka A. dalam bukunya Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan) (hal. Senin, 11 November 2013 pukul 09:38:39 | 190048 kali.G/2016/PN. Hak Tanggungan merupakan hukum materiil sedangkan hukum yang mengatur tentang acara Mengenai eksekusi Hak Tanggungan ini mengacu pada Pasal 224 HIR (Herzien Inlandsch Reglement).Bdg) SKRIPSI Disusun Guna Memperoleh Derajat Sarjana (S1) Disusun Oleh: SATRIA YUDHA SAMUDRA E1A114101 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2020 Selain itu dipertegas pula dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (a) UUHT yang menyebutkan bila pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Gadai Pada gadai, hak parate eksekusi diatur di dalam Pasal 1155 KUH Perdata yang timbul karena diberikan undang-undang atau demi hukum dan tidak perlu 11.Hal mana antara lain disebutkan D. Oleh: Roni Mantiri, SH. 1. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; 2.H. Kemudian pada Pasal 5 Ayat (2) UU HT, menjelaskan lebih lanjut bahwa apabila suatu objek hak Perbedaan pendapat mengenai konsep eksekusi hak tanggungan ini tentunya akan membuat celah dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan lelang, khususnya lelang eksekusi hak tanggungan. Secara administrasi semua dokumen kredit dan jaminan sudah lengkap.Pengertian hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 1. Shanti Rachmadsyah, S. Dari ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UUHT dapat diketahui, bahwa terdapat dua cara atau dasar eksekusi Hak Tanggungan, yaitu: 1) Berdasarkan parate eksekusi (parate executie) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT 2) Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat pada sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat (2) UUHT). Sutan Remy Sjahdeini, S. Proses terjadinya hak tanggungan merupakan suatu proses yang terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu: 41. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, apabila “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu Proses terjadinya Hak Tanggungan.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.I. Berita Media DJKN. Harian Analisa,11 November 2013. Saat ini kami berencana untuk melakukan eksekusi agunan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan, karena debitur tidak dapat lagi membayar angsuran dan tidak diketahui rimbanya.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Mar 13, 2020 · Per definisi, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang Oct 13, 2022 · Parate eksekusi atau eksekusi langsung diatur di dalam beberapa peraturan peraturan perundang-undangan dalam konteks jaminan kebendaan yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia. Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. Parate Executie atau eksekusi atas kekuasaan sendiri Eksekusi atas kekuasaan sendiri ini harus diperjanjian dalam perjanjian sebelumnya. Menurut Pasal 20 ayat (1) huruf (a) jo. 40-41), memberikan pendapat bahwa seharusnya menurut hukum terhadap hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita (sita jaminan maupun sita eksekusi). Gorontalo) September 2020 Pendahuluan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, menghapus adanya dualisme Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Namun, dalam praktik seringkali eksekusi jaminan hak tanggungan tidak selalu memberikan perlindungan hukum kepada pembeli lelang objek hak tanggungan, salah satunya pemenang lelang tidak dapat menikmati haknya atas objek lelang karena adanya gugatan atas eksekusi objek hak tanggungan Dalam hukum acara perdata, berdasarkan penelusuran kami, istilah partij verzet seringkali dikaitkan dengan upaya hukum perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi.com. 94), yang dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (hal. Kedua, penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat satu bulan sejak pemberitahuan oleh pemberi atau pemegang hak 2. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.

Mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan ini, melalui Pengadilan Negeri yang berwenang (jadi tidak perlu menempuh gugatan wanprestasi), yang dari permohonan ini Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan Penetapan Aanmaning (Teguran), agar debitur dalam jangka-waktu tertentu harus melunasi hutangnya Feb 8, 2024 · Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. Pelaksanan Eksekusi Hak Tanggungan Eksekusi objek jaminan terjadi sebagai akibat dari adanya wanpestasi dari pihak debitur dalam perjanjian pokok (misalnya perjanjian kredit). Menurut Pasal 20 ayat (1) huruf (a) jo. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “ Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Sehingga dapat disimpulkan jenis-jenis jaminan kebendaan terdiri dari gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek kapal, dan resi gudang. 4) asli dan/atau fotokopi bukti peralihan hak atau dokumen lain yang menyatakan aset merupakan milik Terpailit, dalam hal aset masih tertulis milik pihak ketiga, kecuali objek lelang merupakan milik pihak lain yang dijaminkan dengan hak kebendaan untuk menanggung hutang terpailit; [Note SHIETRA & PARTNERS: Konsekuensi dari pengaturan demikian, berhubung yang jatuh pailit ialah debitor, maka A. 4/1996. Seharusnya, kata Hapendi, perlindungan hukum pembeli lelang dalam parate eksekusi objek hak tanggungan dalam hal objek lelang tak bisa dikuasai sudah eksplisit diatur.(Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata,PT,Gramedia Jakarta PROSEDUR EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UU. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah sebagaimana di maksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor–kreditor lain. Peraturan Menteri Keuangan No. Secara administrasi semua dokumen kredit dan jaminan sudah lengkap. Hal itu dimungkinkan karena sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan Halaman tidak ditemukan. Hal ini juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses jual beli melalui lelang, karena risiko gugatan yang ada kedepannya. 14. Mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan ini, melalui Pengadilan Negeri yang berwenang (jadi tidak perlu menempuh gugatan wanprestasi), yang dari permohonan ini Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan Penetapan Aanmaning (Teguran), agar debitur dalam jangka-waktu tertentu harus melunasi hutangnya Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. Pasal 1 butir (1) Undang-undang No.Hal mana antara lain disebutkan D. Tahap pemberian hak tanggungan, dengan dibuatnya APHT oleh PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin; b. Undang-Undang No. Eksekusi atas kekuasaan sendiri ini harus diperjanjikan dalam perjanjian sebelumnya. tur. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, apabila Apr 4, 2023 · “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu Proses terjadinya Hak Tanggungan. Witanto, SH dalam tulisannya yang berjudul Parate Eksekusi vs Eksekusi Grosse Akta dalam Lembaga Jaminan Hak Tanggungan yang dimuat dalam laman resmi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Provinsi. Dalam hal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang berwenang menentukan Nilai Limit adalah penjual, ketentuan mengenai hal ini diatur pada Pasal 23 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK. Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. (Hakim Tinggi pada PTA. CC BY 4. Berita Media DJKN. Pengertian Eksekusi Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Mahkamah Agung dalam bukunya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) menjelaskan prosedur dan tata cara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti eksekusi hak tanggungan (hal. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur dan upaya pemecahannya. Untuk eksekusi yang menggunakan titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat Hak Jadi, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan. Diatur dalam Pasal 1155 BW dan Pasal 1175 ayat (2) BW.3210 K/Pdt/1984 juncto Pasal 224 H. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang Eksekusi Hak Tanggungan. Pengaturan terkait hak tanggungan secara khusus terdapat dalam UU Hak Tanggungan.11 Istilah agunan dalam perbankan lebih sering Oct 10, 2016 · Abstract. Pelaksanan Eksekusi Hak Tanggungan Eksekusi objek jaminan terjadi sebagai akibat dari adanya wanpestasi dari pihak debitur dalam perjanjian pokok (misalnya perjanjian kredit). 1. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UU HT) yang menyebutkan bahwa suatu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu hutang. Pertama, penjualan objek hak tanggungan bisa dilakukan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah sebagaimana di maksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor–kreditor lain. Tahap pendaftarannya oleh kantor pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Akan tetapi, Prof. Eksekusi Hak Tanggungan pada Kredit Macet. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang Tanggungan tertanggal 14 April2016 yang telah diumumkan di Surat Kabar (vide bukti T. Eksekusi Hak Tanggungan. Proses terjadinya hak tanggungan merupakan suatu proses yang terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu: 41. Demikian jawaban dari kami tentang jenis dan contoh jaminan kebendaan, semoga bermanfaat.com. Konsep Eksekusi Hak Tanggungan.